PROFIL PPID

(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)


Sesuai implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu Badan Publik telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 11 Juli 2011 melalui Peraturan Kepala (PERKA) BKKBN No. 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di BKKBN ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala (KEPKA) No. 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di BKKBN.

Sesuai dengan Instruksi Kepala BKKBN Nomor 167/INS/D2/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Perwakilan BKKBN Provinsi, maka Perwakilan BKKBN Provinsi BantenĀ  pun membentuk PPID melalui Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Nomor 0037/KT.05/J.5/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan BKKBN Provinsi Banten.

Dengan adanya PPID di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, maka data dan informasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Selain itu, PPID juga memungkinkan publik untuk turut mengontrol semua informasi program Bangga Kencana.

Tugas dan Fungsi Ketua Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi:

  1. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, tentang pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik, serta penanganan penyelesaian sengketa informasi;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
  3. Mengkoordinasikan dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
  4. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
  5. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik;
  6. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat fungsional dan/atau petugas pengelola informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
  7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap informasi publik yang ditutup untuk dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, atau sebaliknya;
  8. Menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
  9. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk disampaikan kepada PPID Utama.

Tugas dan Fungsi Wakil Ketua :

  1. Membantu tugas-tugas Ketua PPID dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi publik.
  2. Memberikan dukungan teknis dan non teknis kepada Ketua PPID dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi publik.
  3. Menggantikan tugas-tugas Ketua PPID apabila Ketua PPID berhalangan.

Tugas dan Fungsi Sekretariat:

  1. Memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitasi, administratif dan operasional dalam penyusunan peraturan, pengumpulan, penataan dan penyimpanan data informasi, pelayanan informasi serta penyelesaian sengketa informasi;
  2. Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan PPID secara berkala; dan
  3. Membantu Ketua PPID dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi:

  1. Membantu Sekretaris PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi dalam hal:
    a. Penyusunan SOP pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik serta penanganan sengketa informasi;
    b. Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
    c. Pengelolaan dan pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik; dan
    d. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat fungsional dan/atau petugas pengelola informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.
  2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:

  1. Memberikan pertimbangan hukum dalam proses uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
  2. Memberikan advokasi dan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik; dan
  3. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID terkait penyelesaian sengketa informasi dan bantuan hukum

Tugas dan Fungsi Bidang Dokumentasi dan Arsip:

  1. Membantu Ketua PPID dalam menghimpun, menata, menyimpan dan mengamankan informasi publik;
  2. Melakukan penyelenggaraan dan koordinasi sistem informasi dan dokumentasi; dan
  3. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID terkait pendokumentasian dan Arsip

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Website:

  1. Melakukan penulisan berita dan artikel, yang bersumber dari pelaksanaan kegiatan Program Bangga Kencana, hasil penelitian/kajian/survei, dan sumber-sumber lain yang sesuai untuk diunggah pada situs http://banten.bkkbn.go.id;
  2. Mengunggah data dan informasi terbuka lainnya sesuai permintaan Ketua PPID;

VISIĀ 

Terwujudnya pelayanan informasi yanng transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).


MISI

  1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
  2. Mewujudkan keterbukaan informasi BKKBN dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana;
  3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi;
  4. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.